PEKANBARU, GORIAU.COM - Pembelian mobil jenis jeep dengan harga sekitar Rp 3,1 miliar untuk Ketua DPRD Riau dinilai sangat ''melukai'' perasaan rakyat. Dalam kondisi kehidupan rakyat yang serba kesulitan, tidak seharusnya ketua DPRD Riau bermewah-mewah. Apalagi uang yang digunakan untuk membeli kendaraan mewah adalah uang rakyat yang ada di APBD.

''Pengadaan mobil jenis jeep senilai Rp 3,1 miliar untuk Ketua DPRD Riau ini, jelas-jelas melukai perasaan rakyat Riau. Itu pakai uang rakyat, bukan pribadi. Ini sangat kontradiktif dengan kehidupan rakyat. Kalau pun membutuhkan mobil jenis jeep, janganlah semewah itu betul,'' ujar Direktur Eksekutif Badan Advokasi Publik Riau, M Rawa El Almady kepada GoRiau.com, Selasa (21/10/2014).

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, DPRD Riau tidak perlu bermewah-mewah, dengan pengadaan ini, jelas masyarakat akan semakin antipati dengan tingkah laku anggota DPRD Riau. ''Kalau bisa dibatalkan, meskipun sudah dalam proses lelang,'' ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, di tengah masyarakat butuh perhatian dan sentuhan dari pemerintah, Pemprov Riau malah sibuk menganggarkan sejumlah mobil dinas pejabat dan anggota dewan Provinsi Riau. Bahkan ada mobil yang harganya sangat mencolok.

Salah satunya adalah mobil operasional jenis Jeep yang diadakan untuk Ketua DPRD Provinsi Riau, Suparman yang mencapai Rp3.141.600.000. Anggaran tersebut masih dalam HPS, atau dalam besaran pengadaan barang dan jasa.

Ketika ditanyakan kepada Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau, Ayub Khan, Selasa (21/10/2014), dirinya mengakui. "Iya, sebesar Rp3,1 miliar, tapi itu dalam angka HPS," kata Ayub kepada GoRiau.com.

Selama ini, Ayub Khan seperti menyembunyikan informasi mengenai pengadaan modil dinas baik untuk anggota DPRD Provinsi Riau maupun untuk pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemprov Riau.

Sementara itu, Kabag Pengadaan Biro Perlengkapan Setdaprov Riau, Ahmad Fadillah yang juga merupakan PPTK Pengadaan Mobil Dinas juga mengakuinya. "Iya, sebesar Rp3,1 miliar untuk jenis Jeep," ujarnya.

"Namun itu masih dalam harga HPS, bukan lelang. Karena saat ini belum ada pemenang lelangnya," sambung Ahmad Fadillah.

Karena dijelaskannya, pengadaan Jeep memang sudah biasa untuk pengadaan mobil operasional Ketua DPRD. "Memang standarnya," sambungnya. ***